B-CHANNEL, CARINGIN – Program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan warga tidak mampu melalui program Program Keluarga Harapan (PKH), diwarnai sikap tidak terpuji oknum ketua kelompok lantaran diduga telah melakukan pemotongan dana.
Berdasarkan penelusuran, didapat laporan mengkhawatirkan dari sejumlah warga mengenai dugaan praktik pemotongan bantuan itu, khususnya di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
Para penerima manfaat bantuan di desa ini mengeluh hingga akhirnya buka suara, karena bantuan dana yang seharusnya diterima utuh, sebaliknya justru malah dipotong oknum ketua kelompok saat pencairan berlangsung.
Salah seorang warga Keluarga Penerima Manfaat program PKH yang tidak mau disebutkan namanya menyebut jika bantuan sebesar Rp 500 ribu per tiga bulan yang diterimanya ini terkena potongan sebesar 50 ribu.
“Kita dapat 500 ribu, nah dipotong 50 ribu, uang itu katanya untuk kas, transport dia kesana-kemari dan buat foto kopi, tapi saya heran karena kalau foto kopi ko masih kita sendiri. Kemudian sisanya yang tinggal 450, dipotong 5 ribu lagi, sebab katanya kena denda atau cas apalah saya ga ngerti. Pokonya saya nerima bersihnya itu 395 ribu, “keluhnya.
Diterangkannya, cara pemotongan yang diduga dilakukan ketua kelompok bernama Renanda, diawali ketika mau ada pencairan PKH. Dimana, oknum ini meminta seluruh anggota penerima PKH mengumpulkan kartu ATM milik semua anggota PKH sekaligus nomor pin-nya masing-masing.
“Saya bingung, kenapa pas kita mau pencairan, ATM semua diambil dia dan minta nomor pin, setelah dapat dia juga yang mencairka uangnya. Kita mah nerima uang dirumahnya dia, bukan di Bank, lebih kaget lagi dia pernah meminta untuk tidak mengganti nomor pin, sebab jika terjadi pencairan dana PKH bisa dipending, “ujarnya.
Ketua kelompok PKH, Cisalopa Desa Cinagara, Renanda membantah tudingan warga yang menyebut telah melakukan pemotongan dana bantuan tersebut.
“Jadi begini, soal pemotongan itu saya kan disini tidak ada gaji dan tidak ada dana untuk foto kopi ataupun rapat bulak balik ke BNI, makanya kita adakan dana IKS, tapi tidak ditraktor harus berapa dan tidak ada paksaan, berapa aja yang ngasih, silahkan saya terima, “ucapnya Yanti.
Selain itu, Renanda mengaku, sebagai ketua kelompok dipercaya untuk memegang anggota mulai dari kampung Cisalopa sampai kampung Wangunjaya, dalam pemutahiran validasi data dan survei anggota yang baru juga memerlukan dana.
“Jadi intinya tidak saya pinta, seberapa yang diberikan anggota KPM diterima, karena tidak harus 50 ribu, itu juga yang merasa punya budi baik sama mereka dan saya tidak membudikan baikan mereka, karena ini sudah tugas saya, “terangnya.
Reporter : Agus Sudrajat
No comment