B-CHANNEL, CIGOMBONG – Keberadaan sekolah SMK Nusantara di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor diduga belum memiliki izin operasional. Meski belum mengantongi perizinan, tetapi dalam prakteknya sekolah dibawah naungan Yayasan Visi Nusantara milik salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor tersebut sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Hal tersebut disayangkan pihak sekolah lainnya yang lokasinya tidak jauh dari sekolah SMK Nusantara.
Kepala SMK Gita Prima, Herman Gah menilai adanya sekolah yang diduga belum memiliki izin, namun sudah menjalankan KBM terjadi akibat tidak adanya sanksi ketegasan pemerintah setempat khususnya pihak Cabang Dinas wilayah Kabupaten Bogor maupun Dinas Provinsi Jawa Barat.
“Kalau ada ketegasan tidak mungkin terjadi seperti ini, SMK yang ada saja masih belum bisa menyerap masyarakat, sekarang malah nambah lagi sekolah baru, kalau sudah begini yang ada nantinya kan malah bukan memajukan SMK,”tegas Herman.
Terkait soal izin ini, bagaimana tahapan proses izin operasional pendidikan, tentu banyak tahapan – tahapan yang harus ditempuh bagi pemohon sekolah. Salah satunya izin dari sekolah terdekat.
“Nah sementara, saya sendiri belum memberikan izin,”katanya.
Dikonfirmasi Kepala SMK Nusantara, Hasan mengaku, bahwa sekolah yang dipimpinnya, memang belum memiliki izin lengkap, menurutnya perizinan hingga saat ini masih dalam proses.
“Izin sudah dibuat baik itu izin lingkungan, izin RT, RW, Desa dan Kecamatan, yang kemudian dilanjutkan ke Kabupaten yang menjadi perwakilan Provinsi. Prosedurnya juga cukup lama tidak seperti dulu bisa dibuat cepat di kabupaten,”jelas Hasan, Rabu (28/11/18).
Selain memakan waktu, dalam tahapan yang harus ditempuh dalam pembuatan izin, diantaranya melalui dinas Pendidikan, dinas Tata Ruang dan dinas terkait lainnya di tingkat provinsi.
“Jika hal itu lancar, maka pihak terkait akan turun kebawah untuk melakukan survei. Tapi untuk proses izin ini baru sampai ke tingkat Desa dan itu diajukan sejak sebulan lalu. Namun, soal sudah atau belum jadinya tidak tahu karena itu kewenangan yayasan, sedangkan saya sendiri sebagai kepala sekolah tidak lebih sebatas yang diberi tugas saja, jadi masalah perizinan bukan kewenangan saya,”katanya.
Ia pun mengaku, jika SMK Nusantara ini berada dibawah naungan Yayasan Visi Nusantara. Dimana, seorang ketuanya sendiri merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor.
“Ketuanya orang DPRD Kabupaten Bogor, jadi segala sesuatu berkaitan dengan perijinan hingga berdirinya sekolah dan penetapan saya sebagai kepala sekolah, kewenangannya semua di pihak yayasan. Adapun jika memang izinnya belum keluar berarti disini saya hanya sebagai mandor,”aku Hasan.
Sementara diakui Sekretaris Desa Wates Jaya Wawan menegaskan, pihaknya sampai saat ini belum menerima pengajuan terkait periznan intuk sekolah tersebut.
“Belum ada yang datang membuat izin untuk sekolah itu, bahkan saya sendiri baru tahu kalau ada SMK disitu,”tandasnya.
Reporter : Agus Sudrajat
No comment