B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Stara Institut dan UNDP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor terkait polemik kasus GKI Yasmin hingga membuktikan Kota Bogor intoleran dan cinta damai.
Direktur Riset Setara Intitut, Halili Hasan mengaku senang melihat dari progres yang berlangsung, ada beberapa indikator yang harus diterapkan pemerintah. Pertama, Pemkot Bogor all out untuk memastikan sejarah Kota Bogor yang toleran itu tidak tercemar dengan kelompok-kelompok yang masuk.
Kedua dilihat dari kegiatan berlangsung bersinergi. Berbicara toleransi di Kota Bogor dan real hari ini berinteraksi dengan bertoleransi tidak mengandalkan pemerintah semata. Karena berbicara regulasi, bukan hanya ada regulasi pemerintah.
“Saya melihat, ada perubahan signifikan di Kota Bogor. Dilihat dari isu internasional adalah GKI Yasmin dengan penyelesaian yang baik, progres yang patut diapresiasi karena kasus sudah menjadi catatan internasional,”ungkap Halili Hasan, ditemui disela kegiatan forum, Minggu (24/10/21).
Menurut Halili, selain penyelesaian kasus, ada mobilisasi sumber daya yang signifikan. Dulu, ia melihat adanya tendensi terkesan acuh dari tokoh masyarakat, tapi kolaborasi di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor bersama Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor menciptakan ada progres kolaborasi antar umat beragama.
Diacara yang sama, Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, bersama dengan Setara Institut membangun image Kota Bogor ramah keluarga juga ingin membangun tata kelola inklusif.
Menurut Alma, Kota Bogor bekerja dengan sistem terpadu. Pemkot bersama DPRD Kota Bogor tengah membuat rancangan Kota Bogor sebagai kota HAM.
“Jadi seluruh masyarakat yang mewakili kegiatan ini mendukung hal itu, kami juga bersama peserta tengah membuat rencana aksi, disusun bersama empat kota lainnya sebagia pilot project. Kota yang terpilih sebagai kota HAM selain Kota Bogor, yaitu Bandung, Surakarta, Malang dan Makassar,”jelas Alma.
Alma juga membeberkan, bagaimana membangun inklusif sosial dan budaya yang berkembang dinamis, ini yang pihaknya tengah bangun. Seperti kasus GLOW artinya Pemkot Bogor harus membuka seluas-luasnya untuk masukan yang membangun dalam kegiatan.
“Jadi itu soal GLOW merupakan partisipasi masyarakat yang berpendapat dan harus direspon. Momentum ini tadinya akan digelar dalam festival HAM, tetapi tahun ini yang menjadi kota terpilih menyelenggarakan festival adalah Semarang. Untuk tahun depan Kota Bogor, sehingga salam damai Kota Bogor untuk dunia itu nyata bukan hanya pencitraan. Kota Bogor ramah keluarga, persoalan GKI Yasmin salah satu contoh yang real,” beber Alma.
Sementaa itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang hadir dalam forum tersebut mengatakan, masyarakat Kota Bogor dari jaman dahulu tidak mengenal perpecahan, kerusuhan antar ras sehingga harus terjaga sampai kapanpun.
“Forum-forum seperti ini yang perlu digencarkan untuk mengurangi perpecahan. Bagaimana komunikasi dibangun lebih konstruktif dan tidak ada hal-hal yang menjadi ganjalan masyarakat Kota Bogor untuk saling berkomunikasi antar ras maupun antar agama,”kata Dedie.
Pemkot Bogor bersama Stara Institut dan UNDP menggelar lokakarya tata kelola pemerintahan inklusif berlangsung di Onih Hotel, Kecamatan Bogor Tengah. Acara berlangsung selama tiga hari dimulai Jum’at hingga Minggu 24 Oktober 2021.
Reporter: Erry Novriansyah
No comment