BOGORCHANNEL.ID – Komunitass Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran di kantor KPPG Bogor sebagai bentuk protes terhadap dugaan masih beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila keselamatan dan kesehatan anak-anak diabaikan hanya demi mengejar target program.
“Kalau dapur MBG tanpa SLHS masih tetap dibiarkan beroperasi, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang sangat berbahaya. Jangan jadikan anak-anak Indonesia sebagai korban eksperimen program yang minim pengawasan,” tegas Beni Sitepu, kepada bogorchannel.id, Rabu (03/06/26).
KPP Bogor Raya menilai SLHS merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki seluruh dapur penyedia makanan karena menyangkut standar kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta kelayakan proses pengolahan makanan.
Namun ironisnya, kata Beni, hingga saat ini masih muncul dugaan adanya SPPG yang belum memiliki SLHS tetapi tetap menjalankan operasional dan mendistribusikan makanan kepada pelajar.
“Ini sangat fatal. Pemerintah jangan hanya sibuk pencitraan pembagian makanan, tetapi tutup mata terhadap standar kesehatan. Kalau pengawasan lemah, program MBG bisa berubah menjadi bom waktu keracunan massal,” ujarnya.
KPP Bogor Raya juga memperingatkan bahwa potensi makanan terkontaminasi, sanitasi buruk, dan penyebaran penyakit dapat terjadi sewaktu-waktu apabila pemerintah terus membiarkan SPPG tanpa standar higiene sanitasi beroperasi.
“Jangan tunggu ada siswa muntah massal, dirawat di rumah sakit, atau muncul korban jiwa baru semua pihak panik melakukan evaluasi. Keselamatan anak-anak jauh lebih penting daripada kepentingan proyek dan pencitraan politik,” kata Beni lagi.
Sebagai bentuk keseriusan, KPP Bogor Raya memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di KPPG Bogor dan mengajak elemen mahasiswa, pemuda, serta masyarakat untuk ikut mengawal persoalan tersebut.
“Kami akan turun ke jalan. Kami tidak ingin program yang seharusnya menyehatkan justru menjadi ancaman kesehatan nasional akibat lemahnya pengawasan dan dugaan pembiaran,” tegasnya.
KPP Bogor Raya mendesak seluruh SPPG tanpa SLHS segera dihentikan operasionalnya serta meminta Badan Gizi Nasional dan Dinas Kesehatan membuka data secara transparan kepada publik.
“Kalau pemerintah tidak mampu menjamin keamanan makanan untuk anak-anak, maka rakyat berhak mempertanyakan keseriusan program ini. Tutup SPPG tanpa SLHS sekarang juga sebelum terlambat,” tutup Beni Sitepu. (*Ist)
Foto : Ilistrasi
